Jagatpos.com, Lamongan – Meski para aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Lamongan telah menggelar aksi unjukrasa Penolakan Wacana Kenaikan Harga BBM (Bahan Bakar Minyak) di Depan Gedung DPRD Kabupaten Lamongan pada Kamis, 01 September 2022 kemarin. Dan hasilnya, Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, H. Abdul Ghofur menandatangani Pakta Integritas Penolakan Wacana Kenaikan Harga BBM yang dibuat oleh Massa Aksi HmI Lamongan.
Namun harga BBM akhirnya benar-benar dinaikkan oleh Pemerintah RI pada Sabtu, 03 September 2022 jam.14.30, sehingga membuat para aktivis HmI Lamongan bersatu dengan para aktivis GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) dan Rakyat Merdeka dalam Aliansi Perjuangan Rakyat Lamongan (APERA) untuk menggelar aksi unjukrasa penolakan kenaikan harga BBM sekaligus menyambut Hari Tani Nasional 2022, di depan Kantor Pemkab dan DPRD Lamongan, Rabu (07/09/2022).
Korlap APERA, Amir Mahfut menyampaikan, tujuan aksi ini adalah untuk mengabarkan kepada masyarakat secara luas bahwa rezim Jokowi-MA telah membuat ulah kebijakan yang anti rakyat, dengan menaikkan harga BBM yang sangat berdampak luas pada kehidupan sendi-sendi masyarakat indonesia secara nasionalnya, dan Lamongan secara khususnya. APERA menilai, kenaikan harga BBM ini akan merembet pada naiknya harga bahan pokok yang akan semakin menambah beban hidup masyarakat.
“Aksi APERA ini mempunyai tujuan target yang sangat jelas, yaitu meminta pakta integritas dari masing- masing stakeholder terkait, baik BUPATI maupun DPRD Kabupaten Lamongan yang dalam targetan APERA adalah mendesak tegas BUPATI dan DPRD Kabupaten Lamongan agar menolak atas keniakan harga BBM, serta Menuntaskan persoalan Agraria diberbagai konfliknya, yang kemudian surat pakta integritas tersebut dari BUPATI Lamongan akan di FAX-MAIL ke Presiden Jokowi, Gubernur Jatim, dan Menteri Dalam Negeri RI. Sedangkan untuk Ketua DPR RI – Puan Maharani dari pihak DPRD Lamongan,” ucap Amir Mahfut secara tertulis.
Aksi yang diikuti oleh ratusan massa dengan semangat juang yang tinggi dan antusiasme dari masyarakat Kabupaten Lamongan tersebut berlangsung lama, karena kekehnya dari masing-masing stakeholder terkait yang tidak mau memberikan tanda tangan serta stempel instansi dan pengiriman FAX-MAIL tersebut. Namun atas dorongan api semangat perjuangan massa aksi dan kobaran cita masyarakat yang terus mengiringi disetiap hembusan nafas para demonstran, akhirnya APERA mendapatkan target tujuan dari aksi turun jalan tersebut.
“Pandangan APERA atas tercapainya target aksi ini bukanlah sebuah kemenangan atau kebaikan Pemerintah, melainkan ini adalah tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya yang semestinya dijalankan Pemerintah dengan baik dan benar untuk mensejahterakan massa rakyatnya,” tandas Amir Mahfut.
Amir Mahfut menambahkan, APERA mengecam dengan tegas bahwa besok, hari depan akan hadir kembali ditengah-tengah masyarakat Lamongan dengan gerakan yang lebih besar dan massa yang lebih banyak dalam menyikapi Hari Tani Nasional 2022.
Adapun tuntutan aksi APERA dalam aksi ini, menurut Amir Mahfut yakni :
- Tolak Kenaikan Harga BBM Ditengah Kemiskinan Rakyat Yang Semakin Parah
- Stabilkan Haraga Bahan Pokok Sesuai Daya Beli Masyarakat
- Hentikan Segala Bentuk Monopoli, Perampasan Dan Alih Fungsi Lahan Serta Jamin Sarana Prasarana ProduksiPertanian
- Menindak Tegas Pemerintah Untuk Memberantas Mafia MIGAS Dan Tambang Sesuai Hukum Yang Adil SertaTransparan
- Wujudkan Reforma Agraria Sejati Sebagai Syarat Terbangunnya Industrialisasi Nasional Yang Kuat Dan Mandiri UntukKedaulatan Rakyat.
Bergeraknya APERA dalam aksi turun jalan ini tidaklah asal-asalan, melainkan atas diskusi panjang antar OKP MAHASISWA yang kemudian bertemu pada sebuah reform dan kesamaan pandangan sehingga terjadilah aksi gerakan massa tersebut, artinya murni lahir dari obyektifivitas penindasan rezim Jokowi-MA terhadap rakyatnya yang semakin ugal-ugalan. APERA juga mempunyai pandangan bahwa ‘Diatas kepentingan individu masih ada yang lebih mulia, yaitu kepentingan massa rakyat secara bersama’.
“Kebijakan Pemerintah untuk menaikan harga BBM berbanding terbalik dan sangat tidak relevan dengan kenaikan upah di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI menegaskan akan tetap menggunakan PP No. 36 Thn 2021 tentang pengupahan. Artinya, kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 rata-rata hanya sebesar 1,09 persen di 2022. Ini menjadi acuan, dimana kenaikan harga BBM dan bahan pokok tidak sebanding dengan upah buruh yang sangat rendah, sehingga mengakibatkan ketimpangan sosial yang lebih besar dan angka kemiskinan yang merajalela, serta daya beli masyarakat sangat rendah,” ungkap Amir Mahfut.
Belum lagi, lanjutnya. Langkah-langkah yang diambil rezim pun hanya kebijakan penyesuaian dan hanya penyuntik sesaat krisis kronis yang terjadi, seperti formula BLT, BLU, dan Bantuan Angkutan Umum. Bantuan yang hanya mendinginkan sesaat dan tidak mengatasi masalah sesungguhnya, hal ini juga dibenturkan kembali dengan naiknya angka kebutuhan pokok di masyarakat dan merosotnya ekonomi rakyat serta semakin tingginya inflasi. Bahkan ditambah kebijakan pajak PPN yang naik sebesar 11% yang semakin menghisap prekonomian rakyat padahal ekonomi rakyat belum pulih pasca dampak pandemi covid-19.
“Kesejahteraan rakyat nampaknya hanyalah angin lalu. Ditengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, Pemerintah kekeh merealisasikan pembangunan IKN dengan menandatangi 19 paket kontrak dengan alokasi anggaran senilai Rp 5,1 triliun. Diketahui bahwa biaya total yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN adalah senilai Rp 466 triliun dengan menyerap APBN hampir 19%, sementara sisanya akan dibiayai melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD. Kementerian Investasi mencatat setidaknya ada empat negara yang telah berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN Nusantara, yakni Uni Emirat Arab, Cina, Korea Selatan, dan Taiwan. Uni Emirat Arab bahkan telah merealisasikan investasinya senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 299,84 triliun (kurs: Rp 14.992). Sekilas, investasi tersebut layaknya angin segar bagi pemangku kepentingan. Disisi lain, hal tersebut merupakan upaya Pemerintah dalam menggadaikan negaranya sendiri. Hal tersebut hanya akan mengekang kebebasan perekonomian bangsa,” terang Amir Mahfut.
Amir Mahfut juga menjelaskan, bahwa Indonesia sebagai negeri agraris miskin yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada aliran investasi asing dan utang luar negeri, terseret dalam pusaran krisis ekonomi tersebut. Sebagian besar industri manufaktur terbelakang di Indonesia bergantung pada kapital asing, teknologi dan bahan baku asing serta berorientasi eksport. Demikian halnya dengan sistem perkebunan skala besar terbelakang di perdesaan, penghasil bahan baku mentah murah seperti karet dan CPO sawit sebagai penopang industri asing. Sementara timbunan utang pemerintah maupun swasta semakin menggunung, hingga Juli 2022 telah mencapai Rp7.163,12 triliun (39,56% dari total PDB).
Disampaikan pula, bahwa data inflasi Indonesia bulan Agustus 2022 sebesar 4,69% yang disumbang oleh gejolak harga bahan makanan- minuman, cukai rokok, tarif angkutan udara, maupun bahan bakar rumah tangga dan listrik. Namun angka inflasi ini akan semakin membumbung tinggi setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM pada tanggal 3 September 2022, meskipun harga minyak mentah dunia sedang turun. Meskipun diiringi penggelontoran BLT sebesar Rp. 24 triliun bagi rakyat miskin di Indonesia, namun ditengah perekonomian nasional yang belum pulih dari dampak pandemi covid-19, maka kenaikan BBM sangat merugikan rakyat Indonesia.
“Kenaikan harga BBM ini, ibarat palu godam bagi rakyat Indonesia karena memukul seluruh ekonomi kelas buruh, kaum tani, nelayan, pekerja angkutan kota, ojek online, pengusaha mikro, kecil, menengah, pedagang warteg, kaki lima, dan lain-lain. Yangmana harga-harga kebutuhan pokok membumbung tinggi. Bahkan sejumlah perusahaan manufaktur kini mempunyai dalih baru untuk melakukan PHK massal dan tidak memperpanjang kontrak kerja baru buruh,” jelas Amir Mahfut.
Amir Mahfut menegaskan pula, bahwa Pemerintah Joko Widodo seperti tidak ada pilihan selain membenamkan rakyatnya sendiri lebih ke lembah krisis makin dalam, karena selama dua periode tak punya daya untuk membebaskan rakyat negerinya dari jurang krisis kronis.
“Kenaikan harga BBM akhirnya akan merambat pada ekonomi rakyat secara keseluruhan dan berimbas pada persoalan sosial, pendidikan, kesehatan, dan budaya yang akan semakin terbelakang. Sehingga kita perlu menyatukan pikiran dan gerakan untuk terus melawan segala kebijakan yang anti rakyat, serta mendorong terwujudnya kemandirian secara ekonomi dengan membangun industri nasional yang maju dan mandiri,” pungkas Amir Mahfut. *[JP]
